Mau Dibeli Jokowi, Ini Tanggapan Bos Indosat

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Direktur dan CEO PT Indosat Tbk (ISAT) Alexander Rusli mengatakan, jual beli atau akuisisi merupakan kewenangan pemegang saham (shareholder).

"Tugas direksi memberikan shareholder value kepada pemegang saham, siapa pun pemegang sahamnya. Jadi, posisi kami netral saja," katanya kepada Kompas.com, Selasa (24/6/2014).

Lebih lanjut, dia menuturkan, ISAT selama ini juga tidak memiliki treatment khusus dari Pemerintah Indonesia, yang juga memiliki saham di Indosat. "Salah satu bukti adalah satelit Indosat salah satunya diambil pemerintah untuk diberikan kepada BRI," ujarnya.

Rusli menambahkan, selain menjadi kewenangan pemegang saham, sebagai perusahaan terbuka (publik), aksi jual beli saham juga harus tunduk ke Undang-Undang Pasar Modal.

Sebelumnya, dalam debat capres yang digelar pada Minggu malam, calon presiden nomor urut 2, Joko Widodo, menyatakan bahwa Indonesia harus membeli kembali saham Indosat. Dengan begitu, Indonesia dapat mengoperasikan pesawat tanpa awak dengan satelit milik Indonesia sendiri dan bukan satelit yang dipinjam dari negara lain.

"Ke depan, kuncinya satu, kita buy back, ambil alih kembali saham Indosat," ujar Jokowi dalam debat capres putaran ketiga di Hotel Holiday Inn, Kemayoran, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Minggu (22/6/2014).

Ia mengatakan, dalam perjanjian jual beli saat pemerintahan Megawati Soekarnoputri pada 2002, terdapat klausul bahwa saham dapat dibeli kembali oleh Pemerintah Indonesia. Hanya memang, kata dia, hingga saat ini Pemerintah Indonesia belum membelinya.

Selama ini, isu penjualan BUMN, terutama Indosat, menjadi isu sensitif bagi kubu Jokowi-JK. Pasalnya, hal itu berkaitan dengan langkah Megawati saat menjadi presiden, yang banyak melakukan divestasi BUMN. (baca juga: Menkeu Sewot Ditanya Rencana Jokowi "Buyback" Indosat)