Home
Rifan Financindo Berjangka -Tanpa terasa, pemerintahan Presiden Joko
Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) telah berjalan 100
hari. Sudah terlihat ada sejumlah perubahan di bidang ekonomi sejak duet
ini menjadi pemimpin Indonesia pada 20 Oktober 2014.Salah satu yang paling terlihat adalah perubahan radikal di bidang subsidi, terutama Bahan Bakar Minyak (BBM). Mulai 1 Januari 2015, pemerintahan Jokowi berani mencabut subsidi untuk BBM jenis Premium. Sedangkan untuk Solar, diberikan subsidi tetap (fixed subsidy) Rp 1.000/liter.
Dalam beberapa tahun ini, ribut-ribut soal subsidi memang terus terjadi. Tidak sedikit kalangan yang berpendapat bahwa subsidi BBM telah membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Makum, ratusan triliun rupiah ‘terbakar’ di jalanan setiap tahunnya. Bahkan Presiden Jokowi pernah menyebut bahwa dalam 5 tahun terakhir subsidi BBM bernilai total Rp 1.300 triliun.
Selain nilainya yang fantastis, subsidi BBM juga dinilai tidak tepat sasaran. Mayoritas subsidi BBM dinikmati oleh mereka yang mampu yaitu pemilik kendaraan pribadi.
Di pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, upaya menekan subsidi BBM dilakukan dengan cara menaikkan harga. Namun kenaikan harga sejatinya hanya ‘obat’ sementara, karena ‘penyakit’ subsidi masih menjangkiti APBN.
Kenaikan harga BBM juga sempat dilakukan oleh pemerintahan Jokowi. Pada 18 November 2014, pemerintah menaikkan harga BBM sebesar Rp 2.000/liter
Selepas itu, ternyata harga minyak dunia terus turun. Bahkan pada
akhirnya harga BBM yang diitetapkan pemerintah waktu itu yaitu Rp
8.500/liter untuk Premium dan Rp 7.500/liter untuk Solar lebih mahal
dibandingkan harga pasar atau keekonomiannya.
Dengan momentum penurunan harga minyak, pemerintah pun melihat ada peluang emas untuk memulai kebijakan yang sudah lama diwacanakan, yaitu merombak total kebijakan subsidi. Adalah Sudirman Said, Menteri ESDM, yang memberi bocoran soal kebijakan tersebut.
"Opsi yang dibahas terkait subsidi tetap pada Solar, kedua ada opsi penghapusan subsidi untuk Premium. Jadi nantinya harga Solar naik-turun tergantung market, tapi ada subsidi tetapnya. Sedangkan Premium ditetapkan pada harga keekonomian. Ini mumpung harga minyak dunia begitu rendah, sehingga lebih baik ditetapkan harga keekonomian," ungkap Sudirman kala berbincang dengan detikFinance pada 28 Desember 2014.
Akhirnya mulai 1 Januari 2015, pemerintah menerapkan kebijakan tersebut. Ini merupakan kebijakan yang radikal dan berdampak langsung kepada APBN.
Dalam Rancangan APBN Perubahan 2015, subsidi BBM (ditambah bahan bakar nabati dan Elpiji 3 kg) adalah Rp 81,81 triliun. Turun drastis dibandingkan naskah awal APBN 2015 yaitu Rp 276,01 triliun.
Kini, karena harga Premium dan Solar bisa naik-turun maka pemerintah akan mengumumkan harganya setiap 2 minggu. Harga baru Premium dan Solar yang terakhir berlaku mulai 19 Januari 2015.
Lalu, apakah perombakan total terhadap subsidi BBM ini bisa diterima oleh DPR? Bambang Brodjonegoro, Menteri Keuangan, sangat yakin para wakil rakyat bisa menerimanya.
Dengan momentum penurunan harga minyak, pemerintah pun melihat ada peluang emas untuk memulai kebijakan yang sudah lama diwacanakan, yaitu merombak total kebijakan subsidi. Adalah Sudirman Said, Menteri ESDM, yang memberi bocoran soal kebijakan tersebut.
"Opsi yang dibahas terkait subsidi tetap pada Solar, kedua ada opsi penghapusan subsidi untuk Premium. Jadi nantinya harga Solar naik-turun tergantung market, tapi ada subsidi tetapnya. Sedangkan Premium ditetapkan pada harga keekonomian. Ini mumpung harga minyak dunia begitu rendah, sehingga lebih baik ditetapkan harga keekonomian," ungkap Sudirman kala berbincang dengan detikFinance pada 28 Desember 2014.
Akhirnya mulai 1 Januari 2015, pemerintah menerapkan kebijakan tersebut. Ini merupakan kebijakan yang radikal dan berdampak langsung kepada APBN.
Dalam Rancangan APBN Perubahan 2015, subsidi BBM (ditambah bahan bakar nabati dan Elpiji 3 kg) adalah Rp 81,81 triliun. Turun drastis dibandingkan naskah awal APBN 2015 yaitu Rp 276,01 triliun.
Kini, karena harga Premium dan Solar bisa naik-turun maka pemerintah akan mengumumkan harganya setiap 2 minggu. Harga baru Premium dan Solar yang terakhir berlaku mulai 19 Januari 2015.
Lalu, apakah perombakan total terhadap subsidi BBM ini bisa diterima oleh DPR? Bambang Brodjonegoro, Menteri Keuangan, sangat yakin para wakil rakyat bisa menerimanya.
Menurut Bambang, sebenarnya DPR sudah cukup lama meminta subsidi BBM
dikurangi. Hasilnya bisa dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur.
“Ini yang kita bicarakan sejak 2011. Subsidi dikurangi, belanja infrastruktur naik,” katanya kala berkunjung ke kantor detik.com, 9 Januari 2015.
Dulu, lanjut Bambang, DPR meminta pemerintah menambah anggaran infrastruktur Rp 10-20 triliun. Namun sekarang dengan penghematan subsidi yang sangat besar, belanja infrastruktur tahun ini bertambah sampai Rp 100 triliun.
“Dulu cuma minta belanja infrastruktur naik Rp 10-20 triliun tapi sekarang bisa Rp 100 triliun. Responsnya bagus, harusnya well accepted,” sambung Bambang.
Kebijakan ini juga mendapat respons positif, bahkan sampai ke luar negeri. David Fernandez, Managing Director, Head of FICC Research, and Chief Asia Economist dari Barclays (Inggris), mengatakan salah satu hal yang patut digaribawahi dari 100 hari pemerintahan Jokowi adalah mereformasi subsidi BBM.
"Sepertinya dia menonjol. Terutama dengan kebijakan subsidi BBM (Bahan Bakar Minyak) yang diambil. Pemberitaannya dia mampu melakukan hal radikal dalam 100 hari merupakan hal yang luar biasa. Ini sinyal yang baik, investor global ingin melihat hal itu,” papar Fernandez kepada detikFinance, kemarin.
“Ini yang kita bicarakan sejak 2011. Subsidi dikurangi, belanja infrastruktur naik,” katanya kala berkunjung ke kantor detik.com, 9 Januari 2015.
Dulu, lanjut Bambang, DPR meminta pemerintah menambah anggaran infrastruktur Rp 10-20 triliun. Namun sekarang dengan penghematan subsidi yang sangat besar, belanja infrastruktur tahun ini bertambah sampai Rp 100 triliun.
“Dulu cuma minta belanja infrastruktur naik Rp 10-20 triliun tapi sekarang bisa Rp 100 triliun. Responsnya bagus, harusnya well accepted,” sambung Bambang.
Kebijakan ini juga mendapat respons positif, bahkan sampai ke luar negeri. David Fernandez, Managing Director, Head of FICC Research, and Chief Asia Economist dari Barclays (Inggris), mengatakan salah satu hal yang patut digaribawahi dari 100 hari pemerintahan Jokowi adalah mereformasi subsidi BBM.
"Sepertinya dia menonjol. Terutama dengan kebijakan subsidi BBM (Bahan Bakar Minyak) yang diambil. Pemberitaannya dia mampu melakukan hal radikal dalam 100 hari merupakan hal yang luar biasa. Ini sinyal yang baik, investor global ingin melihat hal itu,” papar Fernandez kepada detikFinance, kemarin.
Sumber : Detik
Tidak ada komentar :
Posting Komentar